Kalurahan Tawangsari
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - 34
Administrator | 13 September 2019 | 528 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
13 September 2019
528 Kali Dibaca
Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menanggung defisit BPJS Kesehatan.
Politisi PDIP itu meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulan ini agar penambalan defisit BPJS tidak melulu mengandalkan tambahan anggaran. “Dana transfer daerah dipotong 1 persen untuk sumbangan BPJS. Jangan BPJS tekor diminta pemerintah pusat dan ganggu anggaran kita,” ucap Said dalam rapat di kompleks parlemen Rabu (11/9/2019).
“Jika boleh potong saja dana transfer daerah untuk BPJS,” tambah Said. Said menyebutkan dari total Rp 600 triliun saja, 1 persen itu sudah setara dengan Rp 6 triliun. Ia menilai jumlah itu seharusnya tidak terlalu banyak memberi dampak pada TKDD yang diberikan kepada daerah. Lagi pula, ia menilai daerah perlu ikut bertanggungjawab atas defisit terjadi.
Pasalnya, ada sekitar 30 persen penerima Bantuan Iuran (PBI) yang datanya masih bias. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saja, 27 juta PBI salah sasaran. “1 persen dari Rp 600 triliun saja sudah Rp 6 triliun. Itu jadi tanggung jawab daerah. Jadi mereka juga berkepentingan terhadap pembenahan data PBI,” ucap Said.
Meski demikian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menolak usulan itu. Ia mengatakan, ada jalur tersendiri yang sudah tersedia sehingga tidak perlu mengandalkan anggaran TKDD. Astera juga menambahkan dalam TKDD ada komponen pajak rokok dalam komponen dana bagi hasil (DBH).
Selama ini penggunaan cukai rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan seharusnya sudah menjawab usulan pelibatan TKDD seperti tahun 2018 yang sempat dialokasikan Rp 5 triliun. Hanya saja memang alokasinya tidak bisa dibuat khusus 1 persen dari total TKDD senilai Rp 856,9 Triliun. “Enggak. Kan, itu sudah ada jalurnya. Tanpa kita sebutkan TKDD daerah tetap ada keterlibatannya,” ucap Astera kepada wartawan usai rapat Banggar di kompleks parlemen Rabu (11/9/2019).
Baca selengkapnya di artikel "Kemenkeu Tolak Usulan DPR Pakai Dana Desa untuk Tambal Defisit BPJS", https://tirto.id/ehZn
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2275
Populasi
2156
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
4431
2275
Laki-laki
2156
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4431
TOTAL
Aparatur Kalurahan
Lurah
TUPAR
Carik
TRI SULISTIYO, S. Kom
Panata Laksana sarta Pangripta
RUDIYANTA, SH
Danarta
RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE
Kamituwa
KARTINI DWI SUSILOWATI, S.TP., M.Sc
Ulu-ulu
ROHMAT ARIFIN
Dukuh Janturan
MARYOTO
Dukuh Menggungan
SUPANGAT
Dukuh Soropadan
SUMARDI
Dukuh Garang
PRABOWO
Dukuh Tegal Perang
RIZKA WARID HARDYANTO
Dukuh Kopok Wetan
MUJIMAN
Dukuh Kopok Kidul
SAMBADI
Dukuh Kopok Kulon
HERU PARSETIYO
Dukuh Bujidan
TRIYANA
Dukuh Jombokan
ADI NUR ASTONO, S.Pd
Dukuh Soronanggan
RINI KUSUMA WARTI
Dukuh Siluwok Lor
GREIS HANANTO
Dukuh Siluwok Kidul
GIYO SUPRIYATNO
Kalurahan Tawangsari
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, 34
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
PETA JALAN 3D
Presensi Pamong
Arsip Artikel

232 Kali
Berkas Masuk Peserta Penjaringan dan Penyaringan Jagabaya
176 Kali
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Jagabaya Kalurahan Tawangsari
75 Kali
Wujudkan Transparansi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tawangsari Gelar RAT Tahun 2025
177 Kali
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026
1.042 Kali
Era Baru Tata Kelola Desa: PP Nomor 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Kesejahteraan Perangkat Desa Jadi Sorotan
99 Kali
Duka Dua Provinsi: Ketika Aceh dan Sumatera Utara Diterjang Bencana Hidrometeorologi
82 Kali
Sultan Jogja Tegaskan Tidak Menjual Lahan untuk Proyek Tol
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 2,120 |
| Kemarin | : | 3,689 |
| Total | : | 174,626 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar