Beberapa hari terakhir ini Desa dikejutkan dengan banyaknya wali siswa yang datang minta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa. Mereka beralasan bahwa surat tersebut diminta Sekolahan Anaknya sebagai syarat untuk pembuatan Kartu Indonesia Cerdas. 

Namun ternyata tidak semua siswa bisa memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa. Hal itu berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Seseorang bisa mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu apabila :

1. Tercatat dalam Basis Data Terpadu maupun data kemiskinan yang lain sesuai yang ada di Dinas Sosial masing-masing
2. Terdaftar dalam Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PKH,KIS,KKS BPNT,KKM,KKRM)
3. Penerbitan Surat Keterangan tidak mampu menjadi kewenangan Dinas Sosial Kab./Kota masing-masing. 

Yang perlu disayangkan pemerintah desa khususnya Desa Tawangsari belum memperoleh koordinasi langsung dengan Dinas Terkait sehingga sebelum edaran ini diterima semua warga yang datang ke Desa dilayani untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu kecuali bagi wali siswa yang sudah menjabat Pegawai Negeri Sipil. 

Akan dimungkinkan bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu yang diberikan Pemerintah Desa menjadi tidak berlaku karena warga tersebut tidak masuk di Basis Data Terpadu. 

Informasi Tersebut juga dilansir di Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo  yang menyebutkan bahwa Dinas Sosial PPPA melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Cerdas bagi siswa SMA/SMK. Pelayanan dilakukan pada hari kerja mulai pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB. Warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini dapat langsung datang ke Dinas Sosial PPPA setelah mendapatkan surat keterangan dari desa dengan membawa FC KK dan KTP. Desa melakukan verifikasi bahwa warga tersebut adalah warga yang masuk dalam BDT. Warga masyarakat yang tidak masuk dalam BDT tidak bisa mendapatkan SKTM dari Dinsos PPPA. Permohonan SKTM juga dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah untuk memudahkan warga masyarakat agar tidak berdesak-desakan di Dinsos PPPA. Hingga saat ini, sudah 203 warga masyarakat yang mendapatkan layanan SKTM ini.