Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kalurahan Tawangsari ( ꦥꦼꦩꦼꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦭꦸꦫꦃꦲꦤ꧀ ꦠꦮꦁꦱꦫꦶ), Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Kemenkeu Tolak Usulan DPR Pakai Dana Desa untuk Tambal Defisit BPJS

13 September 2019  Administrator  503 Kali Dibaca  Berita Lokal

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menanggung defisit BPJS Kesehatan.

Politisi PDIP itu meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulan ini agar penambalan defisit BPJS tidak melulu mengandalkan tambahan anggaran. “Dana transfer daerah dipotong 1 persen untuk sumbangan BPJS. Jangan BPJS tekor diminta pemerintah pusat dan ganggu anggaran kita,” ucap Said dalam rapat di kompleks parlemen Rabu (11/9/2019).

“Jika boleh potong saja dana transfer daerah untuk BPJS,” tambah Said. Said menyebutkan dari total Rp 600 triliun saja, 1 persen itu sudah setara dengan Rp 6 triliun. Ia menilai jumlah itu seharusnya tidak terlalu banyak memberi dampak pada TKDD yang diberikan kepada daerah. Lagi pula, ia menilai daerah perlu ikut bertanggungjawab atas defisit terjadi.

Pasalnya, ada sekitar 30 persen penerima Bantuan Iuran (PBI) yang datanya masih bias. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saja, 27 juta PBI salah sasaran. “1 persen dari Rp 600 triliun saja sudah Rp 6 triliun. Itu jadi tanggung jawab daerah. Jadi mereka juga berkepentingan terhadap pembenahan data PBI,” ucap Said.

Meski demikian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menolak usulan itu. Ia mengatakan, ada jalur tersendiri yang sudah tersedia sehingga tidak perlu mengandalkan anggaran TKDD. Astera juga menambahkan dalam TKDD ada komponen pajak rokok dalam komponen dana bagi hasil (DBH).

Selama ini penggunaan cukai rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan seharusnya sudah menjawab usulan pelibatan TKDD seperti tahun 2018 yang sempat dialokasikan Rp 5 triliun. Hanya saja memang alokasinya tidak bisa dibuat khusus 1 persen dari total TKDD senilai Rp 856,9 Triliun. “Enggak. Kan, itu sudah ada jalurnya. Tanpa kita sebutkan TKDD daerah tetap ada keterlibatannya,” ucap Astera kepada wartawan usai rapat Banggar di kompleks parlemen Rabu (11/9/2019).

Baca selengkapnya di artikel "Kemenkeu Tolak Usulan DPR Pakai Dana Desa untuk Tambal Defisit BPJS", https://tirto.id/ehZn

;

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

  Statistik

 Arsip Artikel

05 Maret 2019 | 42.099 Kali
Sejarah Desa
05 Maret 2019 | 41.094 Kali
Profil Kalurahan
29 Maret 2019 | 40.693 Kali
Maklumat PPID
05 Maret 2019 | 40.539 Kali
Pamong Kalurahan
22 Januari 2019 | 40.513 Kali
Visi dan Misi Lurah Tawangsari Tahun 2021 s.d. 2027
05 Maret 2019 | 40.494 Kali
Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga
29 Maret 2019 | 40.370 Kali
Dasar Hukum

 Agenda

Belum ada agenda

  Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Alamat
Desa : Tawangsari
Kecamatan : Pengasih
Kabupaten : Kulon Progo
Kodepos :
Telepon :
Email :

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 1,853
    Kemarin : 3,645
    Total Pengunjung : 6,351
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 192.168.64.23
    Browser : Mozilla 5.0