02746472260

Pemdestwsari@gmail.com

Statistik
Pengunjung

Hari Ini : 391
Kemarin : 388
Total : 34.928

Sistem Operasi Perangkat Yang Anda Gunakan
Unknown Platform

Browser Yang Anda Gunakan
Tidak ditemukan

IP Anda
18.207.157.152

Kehadiran Perangkat Kalurahan Tawangsari

TUPAR

Lurah Kalurahan

Belum Hadir

TRI SULISTIYO

Carik

Belum Hadir

RUDIYANTA

Panata Laksana Sarta Pangripta

Belum Hadir

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

Danarta

Belum Hadir

KARTINI DWI SUSILOWATI

Kamituwa

Belum Hadir

ROHMAT ARIFIN

Ulu-Ulu

Belum Hadir

FAJAR SUCIPTA ..SE

Jagabaya

Belum Hadir

MARYOTO

Dukuh Janturan

Belum Hadir

SUPANGAT

Dukuh Menggungan

Belum Hadir

SUMARDI

Dukuh Soropadan

Belum Hadir

PRABOWO

Dukuh Garang

Belum Hadir

RIZKA WARID HARDYANTO

Dukuh Tegal Perang

Belum Hadir

MUJIMAN

Dukuh Kopok Wetan

Belum Hadir

SAMBADI

Dukuh Kopok Kidul

Belum Hadir

HERU PARSETIYO

Dukuh Kopok Kulon

Belum Hadir

TRIYANA

Dukuh Bujidan

Belum Hadir

ADI NUR ASTONO

Dukuh Jombokan

Belum Hadir

RINI KUSUMA WARTI

Dukuh Soronanggan

Belum Hadir

GREIS HANANTO

Dukuh Siluwok Lor

Belum Hadir

SUBARJA

Dukuh Siluwok Kidul

Belum Hadir

Digitalisasi Sertifikat Perparah Sengketa Lahan di Indonesia

Berita Lokal
06 Februari 2021
189 Kali dibuka

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Rencana pemerintah yang akan mengganti sertifikat tanah konvensional dengan sertifikat elektronik dikhawatirkan memperparah persoalan sengketa lahan yang selama ini terjadi di Indonesia.

Menurut Koordinator Serikat Petani Pasundan Garut, Yudi Kurnia, proses verifikasi lahan justru merugikan rakyat yang tengah bersengketa lahan, baik dengan pemerintah atau perusahaan.

"Karena masih banyak di tanah adat di daerah yang belum bersertifikat. Asal usul tanahnya ini yang harus diteliti. Kalau online siapa yang mengakses online? Mungkin merekalah (pemerintah, red) yang punya akses terhadap sertifikat itu. Sementara rakyat yang tidak tau apa-apa tidak tau prosedur atau internet pasti kalah dengan orang-orang yang pintar yang memang licik," kesal Yudi, saat dikonfirmasi KBR dari Jakarta, Kamis (4/2/21)

Yudi mencontohkan, masih banyaknya sengketa lahan milik rakyat yang belum terselesaikan di Garut.

"Beberapa di antaranya ada yang masih bersengketa selama puluhan tahun," katanya.

Yudi meminta pemerintah menyelesaikan konflik-konflik agraria di masyarakat, sebelum beralih membahas teknologi digital di bidang pertanahan.

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) seharusnya menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, bukan mendigitalisasikan sertifikat.

"Langkah pensertifikatan atau legalisasi tanah dan proses digitalisasinya sekarang yang dikeluarkan Permen terbaru ini seharusnya menjadi langkah terakhir, ketika negara kita sudah menjalankan pendaftaran tanah sebagaimana dimandatkan UU Pokok Agraria sejak Tahun 1960," kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika kepada KBR, Kamis (4/2/21).

Menurutnya, implementasi digitalisasi sertifikat tanah yang dimulai dari tanah pemerintah, baru kemudian diikuti badan usaha, justru berpotensi memperparah konflik agraria.

Pemerintah, kata Dewi, semestinya menuntaskan konflik agraria antara rakyat dengan pemerintah atau badan usaha terlebih dahulu.

"Negara justru berpotensi memperparah konflik agraria, mengukuhkan ketimpangan, monopoli tanah oleh badan-badan usaha skala besar," kesalnya.

Sementara dari sisi hukum pun, katanya, masyarakat berhak menyimpan sertifikat dalam bentuk fisik, dan sertifikat elektonik hanya sebagai pelengkap.

"Belum lagi dari segi keamanan yang belum terjamin dari potensi dibajak," kata Dewi.

Tidak hanya itu, digitalisasi sertifikat nantinya hanya akan ramah diakses masyarakat perkotaan dan dari kalangan menengah ke atas.

"Sebaliknya, bakal jadi kesulitan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak mempunyai akses teknologi dan infrastruktur yang mendukung," ungkap Dewi.

Menteri ATR/BPN Klaim Sertifikat Elektronik Aman

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengklaim perubahan sertifikat tanah dari analog ke digital aman.

Menurutnya sistem terkait digitalisasi sertifikat ini aman dan efisien, serta sesuai dengan perkembangan zaman.

“Banyak kontroversi di masyarakat, sebenarnya karena salah kutip, atau dikutip di luar konteks. Sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini akan merugikan masyarakat. Untuk diketahui sebenarnya ini produk elektronik itu adalah paling aman, dulu kita punya bank itu harus ada buku, sekarang buku nggak ada lagi. Oleh sebab itu kalau ada berita di masyarakat nanti akan dibilang, itu adalah salah kutip atau dikutip di luar konteks yang pasti BPN tidak akan menarik sertifikat masyarakat,” ujar Sofyan, dalam webinar bersama PWI, Kamis (04/02/2021).

Sofyan menegaskan, kementeriannya tidak akan menarik sertifikat analog milik masyarakat, hingga rencana digitalisasi sertifikat ini disempurnakan.

Ia juga meminta masyarakat melapor, jika ada yang mengaku sebagai petugas kementerian dan meminta sertifikat tanah mereka.

“Tolong sampaikan kepada masyarakat, BPN tidak akan pernah menarik sertifikat. Oleh sebab itu kalo ada nanti gara-gara berita itu orang kemudian mengaku orang BPN, mau mengambil sertifikat jangan dilayani. Kita tidak akan pernah menarik sertifikat yang ada, dan sertifikat yang ada berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik,” tambah Sofyan Djalil.

Oleh : Astri Septiani, Dwi Reinjani
Editor: Kurniati Syahdan

Bagikan

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail
Komentar
Ketik Captcha

Komentar Facebook

Nama Kalurahan : Tawangsari
Kode Kalurahan : 3401072001
Kapanewon : Pengasih
Kode Kapanewon : 340107
Kabupaten : Kulon Progo
Kode Kabupaten : 3401
Provinsi : DI Yogyakarta
Kode Provinsi : 34
Kode Pos : 55652
Kepala Kalurahan : TUPAR
Kantor : JL. KYAI RONGGO 13, TAWANGSARI, PENGASIH, KULON PROGO
Telp : 02746472260
Email : Pemdestwsari@gmail.com

Aparatur Kalurahan

Lurah Kalurahan

TUPAR

Carik

TRI SULISTIYO

Panata Laksana Sarta Pangripta

RUDIYANTA

Danarta

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

Kamituwa

KARTINI DWI SUSILOWATI

Ulu-Ulu

ROHMAT ARIFIN

Jagabaya

FAJAR SUCIPTA ..SE

Dukuh Janturan

MARYOTO

Dukuh Menggungan

SUPANGAT

Dukuh Soropadan

SUMARDI

Dukuh Garang

PRABOWO

Dukuh Tegal Perang

RIZKA WARID HARDYANTO

Dukuh Kopok Wetan

MUJIMAN

Dukuh Kopok Kidul

SAMBADI

Dukuh Kopok Kulon

HERU PARSETIYO

Dukuh Bujidan

TRIYANA

Dukuh Jombokan

ADI NUR ASTONO

Dukuh Soronanggan

RINI KUSUMA WARTI

Dukuh Siluwok Lor

GREIS HANANTO

Dukuh Siluwok Kidul

SUBARJA

    Lokasi Kantor Kalurahan

    Wilayah Kalurahan

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Rp. 3,138Rp. 8,003,127

0.04 %

BELANJA

Rp. 863Rp. 1,104

78.19 %

PEMBIAYAAN

Rp. 450Rp. 50,000,450

0 %

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Rp. 79Rp. 76

103.68 %

Hasil Aset Desa

Rp. 137Rp. 91

150.41 %

Dana Desa

Rp. 1,869Rp. 1,869

100 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp. 115Rp. 118

97.58 %

Alokasi Dana Desa

Rp. 837Rp. 843

99.36 %

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp. 37Rp. 75

49.93 %

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Rp. 56Rp. 56

100 %

Bunga Bank

Rp. 8Rp. 8,000,000

0 %

APBDes 2021 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. 1Rp. 1

75.64 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rp. 417Rp. 460

90.61 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rp. 52Rp. 91

57.41 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 0Rp. 50

0 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rp. 393Rp. 502

78.3 %