Kalurahan Tawangsari

Kap. Pengasih
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta

Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Peran Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Pengawasan Dana Desa

Admin Kalurahan

30 September 2022

20 Kali dibuka

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa/Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Kalurahan.
Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat kalurahan sangat berharap agar Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
 
Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPK
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
  3. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
  3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.


Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

  1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran.
  2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APB Kalurahan adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.


Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.


Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
 
Badan Permusyawaratan Kalurahan yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Sumber : temabatuah.com

Form Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Kirim Komentar

Captha
Matematic

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Lurah

TUPAR

TRI SULISTIYO

TRI SULISTIYO

Carik

RUDIYANTA

RUDIYANTA

Panata Laksana Sarta Pangripta

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

Danarta

KARTINI DWI SUSILOWATI

KARTINI DWI SUSILOWATI

Kamituwa

ROHMAT ARIFIN

ROHMAT ARIFIN

Ulu-Ulu

FAJAR SUCIPTA ..SE

FAJAR SUCIPTA ..SE

Jagabaya

MARYOTO

MARYOTO

Dukuh Janturan

SUPANGAT

SUPANGAT

Dukuh Menggungan

SUMARDI

SUMARDI

Dukuh Soropadan

PRABOWO

PRABOWO

Dukuh Garang

RIZKA WARID HARDYANTO

RIZKA WARID HARDYANTO

Dukuh Tegal Perang

MUJIMAN

MUJIMAN

Dukuh Kopok Wetan

SAMBADI

SAMBADI

Dukuh Kopok Kidul

HERU PARSETIYO

HERU PARSETIYO

Dukuh Kopok Kulon

TRIYANA

TRIYANA

Dukuh Bujidan

ADI NUR ASTONO

ADI NUR ASTONO

Dukuh Jombokan

RINI KUSUMA WARTI

RINI KUSUMA WARTI

Dukuh Soronanggan

GREIS HANANTO

GREIS HANANTO

Dukuh Siluwok Lor

SUBARJA

SUBARJA

Dukuh Siluwok Kidul

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Tawangsari

Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta

PPID Tawangsari

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:50
Kemarin:152
Total:53.475
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.239.112.140
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

PENDAPATAN

AnggaranRealisasi
Rp. 8,003,127Rp. 3,138

BELANJA

AnggaranRealisasi
Rp. 1,104Rp. 863

PEMBIAYAAN

AnggaranRealisasi
Rp. 50,000,450Rp. 450

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 76Rp. 79

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 91Rp. 137

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 1,869Rp. 1,869

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp. 118Rp. 115

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 843Rp. 837

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp. 75Rp. 37

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

AnggaranRealisasi
Rp. 56Rp. 56

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp. 8,000,000Rp. 8

APBDes 2021 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 1Rp. 1

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 460Rp. 417

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

AnggaranRealisasi
Rp. 91Rp. 52

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

AnggaranRealisasi
Rp. 50Rp. 0

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 502Rp. 393

Peta Jalan 3D

 

Jl.Lintas Bengkulu Padang

Jl. Trans 1F

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.883220176146131
Longitude:110.12063980218957

Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan