Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi damai pada Senin, 8 Desember 2025, di kawasan Monas, Jakarta. Ribuan kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan organisasi desa dari berbagai daerah hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait penguatan kewenangan desa dan kepastian regulasi dalam pengelolaan program pembangunan. Aksi berlangsung tertib, dikawal aparat keamanan, serta disertai penyampaian pernyataan sikap resmi kepada pemerintah.

Ketua APDESI, dalam pidatonya, menyatakan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk partisipasi aktif desa dalam memastikan bahwa kebijakan nasional sejalan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. “Kami datang dengan damai untuk memperjuangkan kepentingan desa. Desa bukan objek, tetapi subjek pembangunan. Karena itu, regulasi harus memudahkan, bukan membebani,” ujarnya di depan para peserta.

Salah satu fokus utama tuntutan APDESI adalah penyederhanaan aturan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa. Menurut mereka, regulasi yang tumpang tindih dan proses birokrasi yang panjang membuat pelaksanaan program sering terhambat. APDESI juga meminta adanya kepastian terkait anggaran operasional pemerintah desa serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkala.

Dalam aksi tersebut, peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan pesan-pesan ajakan sinergi antara pemerintah pusat dan desa. Mereka menegaskan bahwa desa membutuhkan dukungan lebih luas agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Selain menyampaikan orasi, APDESI juga membacakan dokumen tuntutan yang memuat poin-poin terkait tata kelola keuangan, digitalisasi administrasi desa, dan peningkatan peran desa dalam pembangunan daerah.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang hadir menerima secara langsung dokumen tuntutan tersebut. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah menghargai aksi damai ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Kami akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan APDESI dan membuka ruang dialog lanjutan untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Aksi damai APDESI berlangsung hingga sore hari dan berakhir dengan tertib. Para peserta membubarkan diri dengan aman setelah menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada keberlanjutan pembangunan desa. APDESI menegaskan bahwa mereka siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan desa tetap menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan aksi ini, APDESI berharap suara desa semakin terdengar dalam penyusunan kebijakan nasional ke depan.